Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengabarkan bahwa subsidi untuk penjualan kendaraan roda dua berpenggerak listrik (insentif motor listrik) baru menyentuh Rp 78 miliar, atau setara 11.532 unit motor. Ini masih jauh di bawah target pemerintah yang mencanangkan 200 ribu. Dengan anggaran Rp 1,4 triliun, mulai April 2023.

“Bagi konsumen mobil dan motor listrik, salah satu yang penting kan baterai. Baterainya harus bisa memiliki durasi yang lama, yang panjang, baterainya harus bisa mudah di-charge. Charge-nya juga kalau untuk mobil harus cepat, kalau charge 3-4 jam itu dianggap lama maka sekarang teknologi akan bisa membuat charge mobil lebih cepat. Jadi baterai itu menjadi kunci terhadap keberhasilan program mobil dan motor listrik,” kata Agus Gumiwang, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengakui, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pembuat motor listrik, untuk melakukan standarisasi baterai kendaraan listrik. Ini juga demi membentuk tingkat persaingan yang lebih adil.

Sementara dari sisi Kementrian Perindustrian, penyerapan anggaran yang lebih lambat dari perkiraan menjadi beban tersendiri. “Karena penyerapannya tidak sesuai, bahkan jauh dari apa yang sudah disiapkan yaitu 200 ribu unit motor listrik, itu menjadi beban kita dalam konteks kita tidak berhasil men-deliver atau memberikan penyerapan anggaran yang tinggi,” kata Agus.

Namun di luar itu, dikatakan anggaran di luar soal program insentif dan bantuan, dikatakan telah terserap hingga 99 persen. “Tapi ketika anggaran itu di-blend dengan anggaran insentif, nah itu bawa dampak yang kemudian menurunkan penyerapan anggaran kita cukup dalam. Mungkin sekitar 77-80 persen,” tambahnya.

Untuk tahun 2024 ini, Kemenperin mendapatkan alokasi anggaran program insentif untuk 50.000 unit motor listrik. Setara Rp 350 milyar. Untuk tahun ini, Menteri Perindustrian menegaskan optimis akan mencapai target. ALasannya, tahun 2023 lalu, insentif dimulai di bulan April. Tahun ini, program dimulai dari Januari, “Saya kira bisa (capai kuota insentif motor listrik),” tutupnya.

Pemerintah resmi merevisi peraturan soal pembelian dan subsidi motor listrik. Hal tersebut demi mencapai target penyebaran yang lebih cepat. Kini, satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) bisa membeli maksimal satu motor.

Tadinya, syaratnya agak rumit. Pemerintah menegaskan penerima subsidi tersebut adalah BPUM, masyarakat penerima KUR, penerima subsidi listrik kurang dari 900 VA dan penerima BSU. Otomatis, ini membatasi penyerapan kendaraan elektrik roda dua.

Dikutip dari situs Kementerian Perindustrian RI, pada Permenperin 21/2023, disebutkan bahwa program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang dilakukan oleh masyarakat, dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.

“Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan pemerintah ini syaratnya adalah WNI berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Satu NIK KTP bisa membeli satu unit motor listrik,” jelas Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. Syarat tambahannya, usia minimal 17 tahun dan punya KTP elektronik.

Penjualan Melonjak

Dilihat dari situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRA) hari ini (05/09/2023), sisa kuota subsidi berada di angka 197.569 unit. Masih jauh dari target 200.000 unit? Mungkin, tapi dengan kemudahan persyaratan tadi, diharapkan akhir tahun ini bisa tercapai. 

Bisa disimpulkan juga, selama 2023 ini telah terjual 2.431 unit sepeda motor listrik. Dikutip dari Kompas, bulan Juli lalu, hanya 36 unit motor tersalurkan. Setelah ada perubahan aturan tersebut, bulan September ini telah tersalurkan 225 unit, hingga tanggal empat kemarin.

Yang turut berbahagia tentu para produsen. Meski mereka juga tidak sembarangan dan ada ketentuan yang wajib diikuti. Meski begitu, mereka optimis target 200 ribu unit akan tercapai.

Dikatakan Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setyadi mengaku optimistis bahwa penjualan sepeda motor listrik dengan subsidi Rp 7 juta dari pemerintah akan mencapai target tahun 2023. Hal ini seiring dengan dilakukannya perluasan terhadap penerima subsidi motor listrik untuk umum, yang akan mengerek jumlah peminat hingga mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

“Dengan adanya skema yang baru pastinya itu akan mendongkrak kenaikan minat masyarakat. Sekarang pun sudah banyak industri yang tanya-tanya. Yang kita harapkan percepatan dari regulasi ini (perubahan skema). Sehingga sampai Desember, kita optimis,” papar Budi.

 

Kebijakan subsidi kepada masyarakat untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) telah berlaku sejak 20 Maret 2023 lalu. Pemerintah menetapkan subsidi sebesar Rp 7 juta per unit untuk motor listrik buatan Indonesia dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.

Target kuota penerimanya pun cukup besar yakni 200.000 unit. Program subsidi tersebut berlaku hingga 31 Desember 2023 mendatang.

Saat ini terdapat 18 model sepeda motor listrik yang masuk dalam program subsidi. Jumlah dealer yang telah terdaftar dalam program subsidi saat ini baru 226 outlet. Masih ada lebih dari 100 outlet yang belum melakukan registrasi. Hal tersebut disebabkan lambatnya sosialisasi informasi mengenai program subsidi dari APM ke jaringan dealer.

Program Subsidi Sepeda Motor Listrik Masih Sepi Peminat

Program subsidi yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya menjadi angin segar bagi masyarakat yang berminat untuk membeli sepeda motor listrik. Hanya saja, tidak semua kalangan masyarakat dapat menikmati subsidi tersebut.

Pemerintah menetapkan kriteria penerima subsidi pembelian sepeda motor listrik diutamakan kepada masyarakat berbasis UMKM, khususnya penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan penerima BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro), serta pelanggan listrik dengan kategori daya 450-900 VA.

Para konsumen calon penerima subsidi terlebih dahulu mendaftar via aplikasi kendaraan listrik atau PLN Mobile. Data konsumen nantinya akan diverifikasi dan divalidasi apakah layak untuk memperoleh subsidi atau tidak.

Yang cukup mengejutkan, dari kuota sebesar 200.000 unit, yang terdaftar di aplikasi PLN Mobile baru sekitar 100an unit. Tentunya masih amat sangat jauh dari jumlah kuota yang ditargetkan

“Sampai saat ini baru 100-an unit yang tercatat, padahal kuota yang tersedia sampai 200 ribu unit,” ujar Ketua Umum Periklindo, Jend (Purn) Dr. Moeldoko, S.I.P.  pada pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 di Jakarta.

“Sepinya calon peserta subsidi pembelian sepeda motor listrik bukan lantaran sepinya minat masyarakat terhadap sepeda motor listrik. Namun lebih disebabkan adanya kriteria khusus yang ditetapkan untuk dapat menikmati subsidi tersebut. Jadi, pemberian subsidi benar-benar selektif dan terukur,” imbuh Moeldoko yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Program Subsidi Perlu Dikaji Ulang

Moeldoko mengatakan, dengan memanfaatkan subsidi kendaraan listrik, maka dari besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, konsumen hanya membayar sekitar 1 persen. Sisa restitusinya ditanggung oleh dealer. Hanya saja, implementasi program subsidi yang baru berjalan dua bulan ini pergerakannya terbilang lambat. Penyerapan subsidi masih sangat rendah.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, tak tertutup kemungkinan pemerintah akan segera melakukan  evaluasi pelaksanaan program subsidi yang saat ini tengah berjalan.

Diharapkan nantinya akan ada solusi kebijakan yang lebih sederhana dan meringankan. Win-win solution baik bagi masyarakat calon konsumen maupun bagi pihak pabrikan selaku penyedia produk. Hal tersebut tentunya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.